eprintid: 3996
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/39/96
datestamp: 2022-09-03 01:57:16
lastmod: 2022-09-03 01:57:16
status_changed: 2022-09-03 01:57:16
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Efendi, Devi
creators_name: Susilawati K., Tuti
creators_name: Nur Arif, Hari
creators_NPM: 010116113
creators_NPM: 8900840022
creators_NPM: 0404115701
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Susilawati K., Tuti
contributors_name: Nur Arif, Hari
contributors_NIDN: 8900840022
contributors_NIDN: 0404115701
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
corp_creators: Hukum Perdata
title: Pertanggungjawaban Kepala Desa Terhadap Sertifikat Ganda Akibat Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Sebagai Persyaratan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor)
ispublished: pub
subjects: co
subjects: de
subjects: eg
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh kepala desa memiliki urgensitas dalam proses pendaftaran tanah. Dalam menerbitkan surat keterangan tanah, masih dapat ditemui kepala desa yang kurang teliti dalam pembuatan surat keterangan tanah sebagai persyaratan pendaftaran tanah. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya sertifikat ganda. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif empiris, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pPertanggungjawaban kepala desa terhadap sertifikat ganda akibat menerbitkan surat keterangan tanah dapat dilihat dari tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Apabila dilihat dari tanggung jawab jabatan, maka kepala desa bertanggung jawab secara jabatan, baik tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administratif. Hal ini disebabkan karena wewenang kepala desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah adalah wewenang yang diperoleh secara sub delegasi, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada penerima sub delegasi, yaitu kepala desa. Sedangkan tanggung jawab pribadi merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan maladministrasi, yaitu perilaku menyimpang aparat pemerintah terhadap peraturan perundangundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tanggung jawab kepala desa terhadap terbitnya sertifikat ganda akibat menerbitkan surat keterangan tanah berada pada pribadi kepala desa yang terbukti melakukan maladministrasi dalam menerbitkan surat keterangan tanah tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab kepala desa terhadap sertifikat ganda akibat menerbitkan surat keterangan tanah, antara lain masih banyak kepala desa yang belum memahami peranannya dalam pendaftaran tanah, membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk membuat alat bukti permulaan dalam pendaftaran tanah, masyarakat desa tidak mengetahui kedudukan alat bukti permulaan yang dikeluarkan kepala desa dalam kaitannya pengurusan sertifikat hak atas tanah, updating dan mutu pengelolaan data tanah di wilayah desa, serta kepala desa memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi terhadap Mendagri daripada terhadap Badan Pertanahan Nasional. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan di atas, dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, yang intinya menyampaikan edaran kepada seluruh Kantor Pertanahan untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah (pensertifikatan tanah).
Kata Kunci:
Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Sertifikat Ganda, Surat Keterangan Tanah
date: 2021-06-07
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: Fakultas Hukum
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Efendi, Devi and Susilawati K., Tuti and Nur Arif, Hari  (2021) Pertanggungjawaban Kepala Desa Terhadap Sertifikat Ganda Akibat Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Sebagai Persyaratan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor).  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/3996/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/3996/2/Lembar%20Pengesahan.pdf