eprintid: 451 rev_number: 9 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/04/51 datestamp: 2022-08-26 12:46:52 lastmod: 2022-08-26 12:46:52 status_changed: 2022-08-26 12:46:52 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Pramada Riandoko, Sandy creators_name: Chairijah, Chairijah creators_name: Wuisang, Ari creators_NPM: 01015295 creators_NPM: 8819601019 creators_NPM: 0408017802 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Chairijah, Chairijah contributors_name: Wuisang, Ari contributors_NIDN: 8819601019 contributors_NIDN: 0408017802 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Internasional title: GERAKAN SEPARATIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PAPUA NUGINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL ispublished: pub subjects: 7 divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papa ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Daerah Otonom Iran Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Papua Barat atau Irian Jaya, merupakan salah satu wilayah yang mengalami pergolakan yang hingga dewasa ini mash belum dapat diselesaikan. Organisasi Papua Merdeka (OPM) jelas dikenal oleh rakyat Indonesia (non-Papua) sebagai bentuk pemberontak. OPM selalu berupaya untuk dapat merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Dalam pandangan hukum internasional PM berstatus sebagai insurgent dan bukan belligerent karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi belligerent sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pemerintah pusat dengan segala kebijakan-kebijakannya terus berupaya mempertahankan keutuhan NKRI. Kerjasama internasional di bidang pertahanan dengan Papua Nugini pun dinilai penting untuk dapat menanggulangi upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Hubungan diplomatik yang erat antra Indonesia dengan Papua Nugini diharapkan dapat menjadi penyangga atau penahan berkembangnya isu Melanesia dan dapat membantu menggagalkan upaya diplomasi Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka. date: 2019-07 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: Fakultas Hukum thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Pramada Riandoko, Sandy and Chairijah, Chairijah and Wuisang, Ari (2019) GERAKAN SEPARATIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PAPUA NUGINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/451/1/cover%20%284%29.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/451/2/lembar%20pengesahan%20%284%29.pdf