eprintid: 5010
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/50/10
datestamp: 2022-10-17 01:22:37
lastmod: 2022-10-17 01:22:37
status_changed: 2022-10-17 01:22:37
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Alawiyah, Wiya
creators_name: Siswajanthy, Farahdinny
creators_name: D. Butar-butar, Dinalara
creators_NPM: 010114285
creators_NPM: 0414106202
creators_NPM: 0404047702
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Siswajanthy, Farahdinny
contributors_name: D. Butar-butar, Dinalara
contributors_NIDN: 0414106202
contributors_NIDN: 0404047702
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
corp_creators: Hukum Perdata
title: Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Hak Guna Usaha Kepada Badan Hukum Di Kabupaten Bogor
ispublished: pub
subjects: HGU
subjects: cg
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang ataupun badan hukum dengan hak-hak yang disediakan untuk digunakan atau dimanfaatkan, salah satu hak tanah yaitu Hak Guna Usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung olen Negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dan dapat diperpanjang paling lama 25 Tahun. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analisis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis. Bahwa prosedur dan mekanisme pemberian izin hak guna usaha (HGU) kepada Badan Hukum di Kabupaten Bogor sebagai berikut : Mengajukan izin lokasi dari Bupati Bogor, Rekomendasi dari dinas terkait dengan rencana penggunaan hak guna usaha, Pembebasan tanah/ perolehan tanah, Mengajukan pengukuran lahan, Mengajukan permohonan hak, Mendaftar Surat Keputusan pemberian hak guna usaha (HGU) untuk mendaftarkan sertifikat, Membayar pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Badan hukum wajib memiliki Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Ham dan Company Profile, jenis usaha harus sejalan dengan rencana pemberian hak guna usaha. Permasalahan pemberian izin hak guna usaha (HGU) kepada badan hukum di Kabupaten Bogor yaitu permasalahan izin lokasi dan pembebasan lahan. Pemohon hak guna usaha , pemohon harus melengkapi persyaratan izin lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019, perihal lahan yang akan diajukan merupakan tanah milik masyarakat, pihak pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan lahan masyarakat sesuai paeraturan perundang-undangan baik dengan cara pemindahan, pembelian ataupun lainnya serta tanah tersebut harus dikembalikan dulu ke status tanah negara.
date: 2021-02-11
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: Fakultas Hukum
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Alawiyah, Wiya and Siswajanthy, Farahdinny and D. Butar-butar, Dinalara  (2021) Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Hak Guna Usaha Kepada Badan Hukum Di Kabupaten Bogor.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5010/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5010/2/Lembar%20Pengesahan.pdf