eprintid: 5086
rev_number: 35
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/50/86
datestamp: 2023-10-20 01:49:39
lastmod: 2023-11-15 11:37:50
status_changed: 2023-11-15 11:37:50
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Fauzi, Rizal
creators_name: Andayani Budi Setyowati, Dwi
creators_name: Handoyo DP, Sapto
creators_NPM: NIM010116166
creators_NPM: NIDN0324015802
creators_NPM: NIDN0407027402
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Andayani Budi Setyowati, Dwi
contributors_name: Handoyo DP, Sapto
contributors_NIDN: NIDN0324015802
contributors_NIDN: NIDN0407027402
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
corp_creators: Hukum Ketatanegaraan
title: Pengaturan Terhadap Larangan Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
ispublished: pub
subjects: 12
subjects: ex
divisions: sch_art
full_text_status: restricted
abstract: Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UndangUndang telah membatasi hak politik (rights to vote and rights to be candidate) warga negara Indoneisa yang berstatus keluarga petahana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan apa yang menjadi pertimbangannya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga suatu laranga calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana tetap dapat melanjutkan pemilihannya karena dalam suatu Peraturan dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang suatu larangan tersebut telah dibantahkan karena tidak sejalan dengan konstitusi di Negara Demokrasi Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 mengenai hak politik bagi setiap warga negaranya dan di tambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan suatu warga negara mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian ini, politik dinasti atau yang sering disebut dengan petahana memang marak praktiknya di negara demokrasi indoneisa.
date: 2021-01
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Fauzi, Rizal and Andayani Budi Setyowati, Dwi and Handoyo DP, Sapto  (2021) Pengaturan Terhadap Larangan Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/8/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/2/BAB%20I.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/3/BAB%20II.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/4/BAB%20III.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/5/BAB%20IV.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/6/BAB%20V.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5086/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf