%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Ajeng Syarifa, Betari
%A Mihradi, R. Muhammad
%A Lathif, Nazaruddin
%A Universitas Pakuan,
%A Fakultas Hukum,
%A Hukum Ketatanegaraan,
%B Fakultas Hukum
%D 2021
%F eprintsunpak:5220
%I Universitas Pakuan
%T Pengaturan Sanksi Administratif Dan Kerja Sosial Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Bogor
%U http://eprints.unpak.ac.id/5220/
%X Seluruh negara mengalami masa krisis dan kekhawatiran luar biasa yang diakibatkan oleh pandemi virus Corona atau sekarang lebih sering disebut Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2020. Adanya kebijakan PSBB yang diberlakukan di seluruh daerah merupakan salah satu langkah antisipatif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penderita virus corona dan menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia, salah satunya yaitu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor. Namun, kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini, yaitu deskriptif analitis yang berarti membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan selanjutnya dianalisis berdasarkan teori dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris terbatas yang mendasarkan pada wawancara narasumber relevan. Penelitian hukum ini untuk mengkaji pengaturan sanksi administratif dan kerja sosial terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil analisis, pengaturan sanksi administratif dan kerja sosial terhadap masyarakat yang melanggar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor masih belum memadai. Hal ini disebabkan masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pengaturan sanksi dan penegakan hukum dalam prosesnya. Permasalahan yang terjadi disimpulkan berasal dari beberapa faktor yaitu faktor masyarakat, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan pra sarana, dan faktor ekonomi. Namun, pengaturan sanksi administratif dan kerja sosial terhadap pelanggar PSBB sudah diimplementasikan dengan baik, ditunjukkan dengan pihak penegak hukum yang menindak pelanggar PSBB sesuai dengan kewenangan dan aturan yang sudah ditentukan di Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).