eprintid: 526 rev_number: 11 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/05/26 datestamp: 2022-08-26 12:54:17 lastmod: 2022-08-26 12:54:17 status_changed: 2022-08-26 12:54:17 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Yan Sumadi, Yan Sumadi creators_name: Basri, Hasan creators_name: Handoyo DP, Sapto creators_NPM: 010114008 creators_NPM: 0421066002 creators_NPM: 0407027402 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Basri, Hasan contributors_name: Handoyo DP, Sapto contributors_NIDN: 0421066002 contributors_NIDN: 0407027402 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Pemerintahan title: Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Dan Pembangunan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jalan ispublished: pub subjects: 12 subjects: ay subjects: bf subjects: ci divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang selalu dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan ya dan pembangunan jalan di Kota Bogor? Apa saja faktor permasalahan Pemerintah Kota Bogor dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan jalan di Kota Bogor? Penulisan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas Pemerintan Kola Bogor terkait wewenang dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan jalan di Kota Bogor. Memberikan pemahaman tentang permasalahan yang sering terjadi terkait dengan wewenang Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan bahan hukum terkait wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan secara terperinci dan sistematis, berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengolahan data yang dilakukan didalam penlitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan yang bersifat kualitatif. Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Dearah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini juga mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pembangunan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas Pemerintah Kota Bogor terkait wewenang dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan jalan di Kota Bogor dan memberikan pemahaman tentang permasalahan yang sering terjadi terkait dengan wewenang Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan. Metode penelitian ini menggunkan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor. Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa kedua dinas tersebut telah melakukan tugas nya dengan benar dan sesuai berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. date: 2019 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: Fakultas Hukum thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Yan Sumadi, Yan Sumadi and Basri, Hasan and Handoyo DP, Sapto (2019) Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Dan Pembangunan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jalan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/526/1/Cover.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/526/2/Lembar%20Pengesahan.pdf