relation: http://eprints.unpak.ac.id/5495/
title: Implikasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Paroduk Hukum Daerah (Studi  Kasus Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Prasarana , Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah)
creator: Purba, Rakka
creator: Andayani BS, Dwi
creator: Mahipal, Mahipal
subject: Hukum Ketatanegaraan
subject: Perda ( Peraturan Daerah )
description: Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi untuk disesuaikan supaya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.Undang-Undang Cipta Kerja mencabut 2 (dua) Undang-Undang dan mengubah 82 (delapan puluh dua) Undang-Undang. Ditambah lagi dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yang menerbitkan Peraturan Pemerintah. Ditingkat Daerah khususnya Kota Sukabumi Peraturan Daerah yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja antara lain Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi daerah kota SUkabumi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan, Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rumah Susun, dan Perda lainnya. Tujuan dari penulisan Hukum ini adalah menganalisa, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta terhadap peraturan Daerah Sukabumi No. 6 tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis. Undang-Undang Cipta Kerja mencabut 2 (dua) Undang-Undang dan mengubah 82 (delapan puluh dua) Undang-Undang. Ditambah lagi dengan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang tersebut yang menerbitkan Peraturan Pemerintah. Ditingkat Daerah khususnya Kota Sukabumi tentang Peraturan Daerah yang terdampak UndangUndang Cipta Kerja antara lain Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan, Dengan disahkannya UU Cipta Kerja maka perlu untuk dilakukan identifikasi terhadap Perda-Perda yang ada sehingga dapat dilihat apakah Perda tersebut telah sesuai dengan UU Cipta Kerja atau bertentangan dengan UU Cipta Kerja sehingga perlu untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau dibentuk Perda baru.Implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja adalah dengan melihai bagaimana dampak pada setiap peraturan daerah terutama peraturan yang sudah berjalan di setiap daerah, salah satunya adalah Perda No 12 Tahun 2016 Kota Sukabumi Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ultilitas Perumahan dan permukiman di Daerah, salah satu isi dari undangundang No 11 tahun 2020 atau Undang-undang cipta kerja menyebutkan bahwa 20 % dari permukiman harus merupakan saran dan prasarana yang di butuhakan, akan tetapi dengan wilayah Sukabumi yang cukup terbatas maka akan sangat sulit menerapkan hal tersebut, selain itu saluran sanitasi yang ada ini sangat terbatas mengingat saluran sanitasi ini merupakan saluran yang berbeda dari setiap daerah.
date: 2022
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/5495/1/Cover.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/5495/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/5495/3/Daftar%20Pustaka.pdf
identifier:   Purba, Rakka and Andayani BS, Dwi and Mahipal, Mahipal  (2022) Implikasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah Sukabumi No. 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Paroduk Hukum Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Prasarana , Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah).  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.