eprintid: 5600
rev_number: 18
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/56/00
datestamp: 2022-10-05 06:28:40
lastmod: 2022-10-05 06:28:40
status_changed: 2022-10-05 06:28:40
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Indrawan S., M. Mulky
creators_name: Mihradi, R. Muhammad
creators_name: AL Sinaga, Walter
creators_NPM: 010116327
creators_NPM: 0412087401
creators_NPM: 0429107201
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Mihradi, R. Muhammad
contributors_name: AL Sinaga, Walter
contributors_NIDN: 0412087401
contributors_NIDN: 0429107201
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
corp_creators: Hukum Internasional
title: Mekanisme Ratifikasi Konvensi Internasional Dan Bentuk Komitmennya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
ispublished: pub
subjects: 7
subjects: Konvensi
subjects: Perjanjian
divisions: sch_art
full_text_status: restricted
abstract: Mengingat betapa pentingnya ratifikasi konvensi internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan ratıfikasi sebagai landasan yuridis. Pemberian tempat perjanjian internasional sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan Penegakan konstitusi.Permasalahan yang diteliti, yaitu Apakah pengaturan mekanisme ratifikasi konvensi internasional dan bentuk komitmennya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan memadai? dan Bagaimana kendala dan permasalahan dalam proses ratifikasi konvensi internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia? Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan dala dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme ratifikasi konvensi internasional dan bentuk komitmennya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam peraturan perundangundangan dapat dikatakan belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang ratifikasi konvensi internasional. Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap menunjukkan komitmennya dalam meratifikasi konvensi internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya konvensi atau perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi. Dalam kenyataannya, proses ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun lembaga perwakilan yang berwenang yaitu DPR. Kendala dan permasalahan dalam proses ratifikasi konvensi internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia, meliputi tidak adanya proses yang dilalui untuk memastikan keselarasan antara perjanjian internasional dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, apabila Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung ternyata membatalkan instrumen ratifikasi atau membatalkan pasal yang merupakan hasil transformasi dari suatu perjanjian internasional, maka konsekuensinya adalah Indonesia harus keluar dari perjanjian internasional yang telah diikuti, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dalam melakukan ratifikasi. Kendala itu, antara lain bagaimana mengharmoniskan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik, serta penyiapan tenaga untuk mengerjakan laporan sebagai akibat ratifikasi. Selain itu, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli dalam proses ratifikasi konvensi internasional.
date: 2021
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: Fakultas Hukum
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Indrawan S., M. Mulky and Mihradi, R. Muhammad and AL Sinaga, Walter  (2021) Mekanisme Ratifikasi Konvensi Internasional Dan Bentuk Komitmennya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/1/cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/2/lembar%20pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/3/BAB%20I.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/4/BAB%20II.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/5/BAB%20III.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/6/BAB%20IV.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/7/BAB%20V.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5600/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf