eprintid: 5661 rev_number: 13 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/56/61 datestamp: 2022-10-04 07:47:17 lastmod: 2022-10-04 07:47:17 status_changed: 2022-10-04 07:47:17 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Karina utami, Siti creators_name: Mihradi, R. Muhammad creators_name: Mega Wijaya, Mustika creators_NPM: 010118383 creators_NPM: 0412087401 creators_NPM: 0218098501 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Mihradi, R. Muhammad contributors_name: Mega Wijaya, Mustika contributors_NIDN: 0412087401 contributors_NIDN: 0218098501 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Ketatanegaraan title: Prospek Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Berdasarkan RUU Mengenai Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia ispublished: pub subjects: 40 divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Setidaknya ada 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat. Termasuk atas tanah adat atau tanah ulayat. Hal penting dari putusan - putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa melalui putusan - putusannya Mahkamah Konstitusi telah merumuskan kriteria dan kondisionalitas serta proses pengakuan yang lebih pasti dari masa sebelumnya. Bahkan, pada Putusan 35 Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menggunakan sendiri kriteria dan kondisionalitas yang disusunnya itu untuk menguji legal standing dua komunitas masyarakat adat dalam masyarakat adat dalam berperkara di Mahkamah Kostitusi. Persoalan kriteria dan kondisionalitas ini telah menjadi bahan debat yang berkepanjangan yang bermuara pada pengingkaran hak masyarakat hukum adat itu. Ketidak jelasan kriteria dan kondisionalitas ini pula yang menjadi salah satu penyebab lahirnya tututan perlunya amandemen terhadap Pasal 18 yang telah melahirnya Pasal 18B ayat (2). UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia yang diatur dalam UU”. date: 2022 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: Fakultas Hukum thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Karina utami, Siti and Mihradi, R. Muhammad and Mega Wijaya, Mustika (2022) Prospek Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Berdasarkan RUU Mengenai Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5661/1/Cover.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5661/2/Lembar%20Pengesahan.pdf