eprintid: 5849 rev_number: 13 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/58/49 datestamp: 2022-10-22 01:12:46 lastmod: 2022-10-22 01:12:46 status_changed: 2022-10-22 01:12:46 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Hadi, Abdul creators_name: Mihradi, R. Muhammad creators_name: Mahipal, Mahipal creators_NPM: 010117070 creators_NPM: 0412087401 creators_NPM: 0430057501 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Mihradi, R. Muhammad contributors_name: Mahipal, Mahipal contributors_NIDN: 0412087401 contributors_NIDN: 0430057501 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Ketatanegaraan title: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia ispublished: pub subjects: 12 subjects: bd subjects: dh divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Mahkamah Konstitusi pada sejarahnya lahir untuk menjaga keseimbangan konstitusi seiring berkembangnya jaman dan perubahan. Karna sejatinya Peraturan perundang-undangan adalah produk politik maka diperlukan adanya penjaga konstitusi untuk menjaga stabilitas terseut sehingga kontitusi tetap berjalan semestinya. Seiring berjalannya waktu peran Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran menjaga menjaga kondisi juga berwenang mungadili sengketa pemilihan Umum. Namun hal ini pun menimbulkan pro kontra karena khawatir kemurnian Mahkamah konstitusi tidak lagi dapat dipertahankan apabila sudah bercampur dengan kepentingan politik. Dasar hukum kewenangan MK untuk mengadili perkara sengketa pemilu sudah diatur dalam Pasal 34C UUD 1945. Penelitian itu menggunakan metode normatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis bahan-bahan hukum yang lain. Disamping itu pada praktiknya tugas MK dalam memutus perkara pilkada atau pemilu lebih banyak dibandingkan dengan fungsi utamanya yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang undang Dasar, kendala yang dihadapi MK dalam memutus perkara pilkada sangat rumit dan kumples dari mulai efektivitas regulasi yang ada ditambah juga dengan minimnya pengetahuan mengenai administrasi perkara sengketa pilkada menyebabkan terlalu banyak sengketa yang masuk namun ditolak oleh MK karena merupakan sengketa proses perkara pilkada, bukan sengketa hasil pilkada. date: 2021 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: Fakultas Hukum thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Hadi, Abdul and Mihradi, R. Muhammad and Mahipal, Mahipal (2021) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5849/1/Cover.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5849/3/Lembar%20pengesahan.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5849/2/Daftar%20Pustaka.pdf