eprintid: 5872
rev_number: 13
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/58/72
datestamp: 2023-10-20 01:49:59
lastmod: 2023-10-20 01:49:59
status_changed: 2023-10-20 01:49:59
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Tanjung Prameswari, Sekar
creators_name: Andayani BS, Dwi
creators_name: Mahipal, Mahipal
creators_NPM: NIM01017149
creators_NPM: NIDN0324015802
creators_NPM: NIDN0430057501
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Andayani BS, Dwi
contributors_name: Mahipal, Mahipal
contributors_NIDN: NIDN0324015802
contributors_NIDN: NIDN0430057501
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
title: Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan
ispublished: pub
subjects: 12
subjects: ey
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran. Serta mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. Namun penyebab terbesar kerusakan adalah kegiatan manusia yang sangat merugikan kawasan hutan Karena perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak sangat besar dan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus tegas serta bertanggung jawab akan segala kerusakan yang terjadi serta memberi sanksi yang tegas terhadap para pelaku perusakan hutan agar menjadi jera. Dampak kerusakan hutan menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat karena akan menimbulkan perubahan iklim dan juga pemanasan global, serta hilangnya berbagai jenis flora dan fauna dan kekeringan hebat akibat dari penebangan pohon yang terus menerus. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menganatur tentang perlindungan hutan dan pemerintah menyelenggarakan perlindungan sesuai dengan kewenangannya. Dalam perlindungan hutan pemerintah harus berperan sebagai pelindung yang paling utama, karena masih rendahnya kualitas penegakan hukum serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan, maka dari itu perlu dilakukan langkah langkah inovasi kebijakan sehingga penegakan hukum akan dapat lebih efisien dan lebih efektif. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konversasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungan agar fungsi hutan tercapai secara optimal dan lestari. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan yang akan mengatur segala bentuk permasalahan yang terjadi, khususnya di bidang kehutanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode library research dan data yang di peroleh dari hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif.
date: 2022
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Tanjung Prameswari, Sekar and Andayani BS, Dwi and Mahipal, Mahipal  (2022) Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5872/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5872/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/5872/3/Daftar%20Pustaka.pdf