eprintid: 6312 rev_number: 10 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/63/12 datestamp: 2023-03-25 02:00:13 lastmod: 2023-03-25 02:00:13 status_changed: 2023-03-25 02:00:13 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Putra HSB, Angga creators_name: Mihradi, R. Muhammad creators_name: Lathif, Nazaruddin creators_NPM: NIM010116212 creators_NPM: NIDN0412087401 creators_NPM: NIDN0406108702 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Mihradi, R. Muhammad contributors_name: Lathif, Nazaruddin contributors_NIDN: NIDN0412087401 contributors_NIDN: NIDN0406108702 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Ketatanegaraan title: Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia ispublished: pub subjects: 12 subjects: bg divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus negara demokrasi. Di dalam konteks demokrasi, salah satu kelembagaan yang berperan vital dalam demokrasi, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki hak-hak yang istimewa yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. DPR sebagai lembaga legislatif sering mendapatkan reaksi dingin dalam menggunakan hak kontrolnya terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam implementasinya, terdapat hal-hal yang menarik dalam penggunaan hak-hak DPR. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh dalam rangka diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pengaturan hak- hak Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia telah memadai meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tantangan dan permasalahan implementasi penggunaan hak DPR. 2) Tantangan dan permasalahan terkait implementasi hak-hak DPR di Indonesia ialah seperti : a) Hak angket hanya diperuntukkan bagi DPR dalam mengawasi eksekutif bukan untuk yudikatif b)UU Angket tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam kondisi saat ini, c) Aspirasi masyarakat seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, d) DPR RI belum efektif menjalankan tugas dan fungsi check and balance, e) Terjadinya Konflik Antara Kepala Daerah dan DPRD Menyangkut Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket. Adapun gagasan penyelesaiannya ialah dengan memperbaiki manajemen persidangan melalui rapat intern, merevisi peraturan tata tertib DPR RI, membuat mekanisme baku pelaksanaan kunjungan kinerja lintas fraksi dan lintas komisi dan lain-lain. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah Pengaturan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia telah memadai meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tantangan dan permasalahan implementasi penggunaan hak DPR date: 2022 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Putra HSB, Angga and Mihradi, R. Muhammad and Lathif, Nazaruddin (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/6312/1/COVER.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/6312/2/LEMBAR%20PENGESAHAN.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/6312/3/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf