%0 Book %A Dolly, Priatna %A PT Penerbit IPB Press, %D 2023 %E Dolly, Priatna %F eprintsunpak:6776 %I Universitas Pakuan %T Bentang Alam Giam Siak Kecil-Bukit Batu: Potensi Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Berkelanjutan %U http://eprints.unpak.ac.id/6776/ %X Buku yang berjudul “Bentang Alam Giam Siak Kecil-Bukit Batu: Potensi Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Berkelanjutan” memiliki nilai informasi dan manfaat sebagai sumber informasi dan acuan tentang ekosistem bentang alam Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Buku ini juga dapat dijadikan dasar acuan untuk pengembangan kawasan Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar biosfer UNESCO pada tahun 2009 pada sidang ICC MAB ke 21 di Jeju, Korea Selatan. Bila kita membahas tentang pengelolaan ekosistem bentang alam, maka bahasannya meliputi tidak hanya kondisi lingkungan bentang alam dan keanekaragaman hayatinya saja, tetapi juga membahas tentang masyarakat yang berada di kawasan tersebut dan interaksi cara pengelolaannya. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara mendasar telah diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang ini juga dijelaskan tentang azas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai negara tropis Indonesia juga sangat berkepentingan untuk menjaga dan mengelola potensi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Untuk mengelola potensi sumber daya hayati ini pemerintah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini berisi berbagai strategi Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya konservasi sumber daya hayati yang ada di Indonesia. Konservasi sumber daya hayati dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, menetapkan kawasan-kawasan konservasi, melakukan kegiatan pengawetan terhadap keragaman tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari, mendorong partisipasi masyarakat, penyerahan urusan/tugas kepada pemerintah daerah, serta pemberian sanksi/hukuman terhadap pelanggaran hukum terkait dengan konservasi keanekargaman hayati.