relation: http://eprints.unpak.ac.id/6902/
title: Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Pelanggaran Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Kedaulatan Indonesia
creator: Melanysari, Desi
creator: Susilawati K., Tuti
creator: H. Insani, Isep
description: Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yangmelanggar hukum, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh suatu nelayan asing dari negara tertentu di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya.  Dengan sumber daya perikanan yang melimpah di laut Indonesia dan juga  termasuk negara yang berbatasan langsung dengan laut lepas, maka menarik  perhatian bagi nelayan asing untuk memasuki wilayah perairan Indonesia dan  mengambil sumber daya perikanan di laut Indonesia secara illegal. Dengan  kegiatan tersebut telah melanggar kedaulatan Indonesia dan juga telah  merugikan perekonomian negara yang sangat besar. Banyaknya kasus illegal  fishing di perairan Indonesia, tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum  dan pengawasan oleh pemerintah di Kawasan perairan Indonesia.  Pertanggungjawaban bagi pelaku illegal fishing telah diatur dalam Undang-  Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu  pembahasan dilakukan dengan cara menjelaskan data secara lengkap,  terperinci, dan sistematis. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan  teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data sekunder yang  diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur,  catatan-catatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan  antara hukum nasional dan internasional dalam penegakan hukum perikanan  terdapat pada pada 73 ayat (1) UNCLOS bahwa negara pantai dapat  melaksanakan hak-hak nya dan melakukan penuntutan hukum berdasarkan  peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai  UNCLOS. Lalu Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983  tentang Zona Ekonomi Ekslusif yang termuat dalam Pasal 13 bahwa aparatur  penegak hukum Republik Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan  penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa pengadilan  perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di  bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI,  — baik dilakukan oleh warga negara RI maupun warga negara asing. Diharapkan membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas dan tegas sehingga  la celah bagi pelaku untuk bebas dari hukuman.
date: 2022
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/6902/1/cover%20desi.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/6902/2/pengesahan%20desi_1.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/6902/3/pengesahan%20desi_1.pdf
identifier:   Melanysari, Desi and Susilawati K., Tuti and H. Insani, Isep  (2022) Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Pelanggaran Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Kedaulatan Indonesia.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.