…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6922

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6922
type: Thesis
type: Article
title: Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kota Bogor
abstract: Keadilan restoratif (restorative justice) adalah pendekatan yang sangat berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Proses dialog atau mediasi, fasilitasi dengan komunikasi yang sangat kekeluargaan berdasarkan adat istiadat setempat, sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang terlihat rumit. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan keadilan restoratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yustisi menjadi urusan pemerintahan absolut yaitu pemerintah pusat, namun kemudian diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan urusan yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. Salah satu wujud nyata Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan keadilan restoratif di wilayah Kota Bogor sebagaimana amanat Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif, yaitu dengan membangun Rumah Keadilan Restorative Justice bernama Bale Badami Adhyaksa di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan Kkeadilan restoratif dan upaya penyelesaiannya, antara lain Adanya penolakan dari pihak yang terlibat untuk bertemu. Untuk mengatasi kendala tersebut, mediator bisa bertemu dengan kedua belah pihak di tempat terpisah, dengan kata lain perdamaian dilakukan dengan cara tidak langsung. Kendala lainnya yaitu…
date: 2023
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: http://eprints.unpak.ac.id/id/document/14823
has document: http://eprints.unpak.ac.id/id/document/14824
has document: http://eprints.unpak.ac.id/id/document/14825
subject: Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

http://eprints.unpak.ac.id/id/document/14823
type: Document
label: Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kota Bogor (Text)
has file: cover.pdf
has part: cover.pdf

http://eprints.unpak.ac.id/id/document/14824
type: Document
label: Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kota Bogor (Text)
has file: lembar pengesahan.pdf
has part: lembar pengesahan.pdf

http://eprints.unpak.ac.id/id/document/14825
type: Document
label: Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kota Bogor (Text)
has file: daftar pustaka.pdf
has part: daftar pustaka.pdf

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Alex Maxer Pattipeilohy
type: Person
given name: Alex
family name: Maxer Pattipeilohy

Isep H. Insani
type: Person
given name: Isep
family name: H. Insani

Nandang Kusnadi
type: Person
given name: Nandang
family name: Kusnadi

http://eprints.unpak.ac.id/6922/
title: HTML Summary of #6922 Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kota Bogor
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6922

Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
type: Concept