%X Setiap orang yang ingin masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia
harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masil berlaku, Dalam
memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia, seseorang harus memiliki
dokumen persyaratannya terlebih dahulu, Namun, dalam memperoleh dokumen
persyaratannya tersebut masih terdapat orang yang melakukan pemalsuan dan
tindakannya tersebut dilakukan dengan memberikan data yang tidak sah atau
keterangan yang tidak benar dengan cara menggantl, mengubah sebaglan
ataupun Keseluruhan dari sebuah informasi yang scharusnya diberikan sccara
benar sesual dengan fakta dan Informasl yang dipalsukan tersehut blasanya
berupa data pribadi. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Habib
pada Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2020/PN, TSM. Hal Inllah yang menjadi latar
belakang dilakukannya penclitian hukum ini untuk mengetahui apakah
penyelesaian hukumnya sudah memadai atau belum dan apakah terdapat
kendala yang dihadapi pada saat menangani kasus tindak pidana inf. Penclitian
ini bersifat analisis deskriptif, yaitu pembahasan dalam penelitian dilakukan
dengan cara menyajikan dan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan
secara jelas dan sistematis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-
teori ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi
dalam penelitian ini. Ada pula jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian
Hukum Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang telah diperoleh
kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan data
untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan
penyelesaian hukumnya yaitu dengan diberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal
126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Namun, dalam penyelesaian
hukumnya ini masih belum memadai karena dalam pemberian sanksinya masih
kurang maksimal dan instansi yang seharusnya membantu jalannya penyelesaian
hukum yaltu dalam penelitian inl merupakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipll justru menghambat Jalannya penyelesalan hukum tersebut.
Dalam penyelesalan hukum terhadap pelaku tindak pldana pemalsuan data
untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia terdapat beberapa
kendala yang dihadapl oleh Pejabat Imigrasi yaltu dibutubhkannya waktu yang
cukup lama untuk memeriksa keasllan data darl dokumen yang menjadl
persyaratan dalam proses pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia
dan dibutuhkannya waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keterangan dari
saksi yang diperkirakan saksi tersebut sedang berada di tempat atau daerah lain,
%T Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Data Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Orang Asing (Studi Kasus Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2020/PN.TSM)
%L eprintsunpak6932
%I Universitas Pakuan
%D 2023
%A Suci Widianti Lestari
%A R. Muhammad Mihradi
%A Teguh Setiadi