eprintid: 6934
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/69/34
datestamp: 2023-10-20 01:51:45
lastmod: 2023-10-20 01:51:45
status_changed: 2023-10-20 01:51:45
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Alfarrel Akbar, Yose
creators_name: Nuradi, Nuradi
creators_name: Setiadi, Teguh
creators_NPM: NIM010119188
creators_NPM: NIDK8843880018
creators_NPM: NIDK8896070018
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Nuradi, Nuradi
contributors_name: Setiadi, Teguh
contributors_NIDN: NIDK8843880018
contributors_NIDN: NIDK8896070018
corp_creators: Universitas Pakuan
title: Kewenangan PT PLN (PERSERO) Dalam Penyediaan SPKLU Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbaris Baterai
ispublished: pub
subjects: 12
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Kemajuan teknologi pada abad ke-20 sangatlah pesat, sckarang kita semua
sedang berada di Industri 3.0 dimana seluruh industri yang berkembang
menggunakan basis digital dan tentu mengutamakan keramahan lingkungan
untuk mencapai efisiensi. Indonesia adalah salah satu negara yang turut
mendukung kemajuan industri terutama dalam industri Kkendaraan,
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
untuk Transportasi Jalan untuk mendorong penggunaan Kendaraan Bermotor
Listrik (KBL) Berbasis Baterai di Indonesia. Salah satu program Peraturan
tersebut diharapkan dapat menjadi sumber kewenangan pemerintah Indonesia
dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis bateral yang
memiliki emisi 0%. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2019, percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan
diselenggarakan melalui: a. percepatan pengembangan industri KBL Berbasls
Baterai dalam negeri; b. pemberian insentif; c. penyediaan Infrastruktur
pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
d. pemenuhan terhadap Kketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan e.
perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam Pasal 3 Huruf a Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2019 ditetapkan bahwa salah satu program
percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai adalah penyediaan infrastruktur
pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai,
maka dari itu terdapat perlanjutan atas hal tersebut yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyediaan
Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Batera scbagai dasar pengaturan penyediaan infrastruktur pengisian listrik
KBL Berbasis Baterai, salah satu infrastruktur adalah Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Pada Pasal 24 Peraturan Menteri ESDM
Nomor 1 Tahun 2023, ditetapkan bahwa penyediaan infrastruktur pemgisian
listrik untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan PT PLN
(Persero). Dalam penulisan hukum (skripsi) ini, penulis menganalisis bagaimana
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada PT PLN (Persero)
dalam penyediaan SPKLU di Indonesia dengan dilandasi dengan teori
kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
date: 2023
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Alfarrel Akbar, Yose and Nuradi, Nuradi and Setiadi, Teguh  (2023) Kewenangan PT PLN (PERSERO) Dalam Penyediaan SPKLU Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbaris Baterai.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/6934/1/cover%283%29.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/6934/2/lembar%20pengesahan%283%29.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/6934/3/daftar%20pustaka%283%29.pdf