relation: http://eprints.unpak.ac.id/6944/
title: Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Hakim AD HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-xviii/2020
creator: Arsyata Madani, Indry
creator: Heriyanto, Bambang
creator: Mega Wijaya, Mustika
subject: Hakim
description: Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)  merasa dirugikan hak konstisionalnya dengan adanya Undang-Undang Nomor  46 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (5) tentang Pengadilan TIPIKOR terkait dengan  masa jabatan Hakim ad hoc. Oleh karena hal tersebut beberapa Hakim ad hoc  memohonkan pengujian UU terkait masa jabatan Hakim ad hoc ini ke  Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian dikeluarkanya putusan MK Nomor  85/PUU-XVIII/2020. Sifat penclitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini,    yaitu deskriptif analitis dan jenis penclitian yang dipergunakan adalah    penclitian normatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini  menggunakan teknik penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan, serta  pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Adanya peraturan mengenai masa  jabatan di nilai bertentangan dengan hak konstitusional Hakim ad hoc dan juga  bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D  ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 Karena bertentangan dengan Hak atas jaminan  kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi Hakim ad hoc pengadilan tindak  pidana Kkorupsi, hak atas jaminan, hak atas pekerjaan dan penghidupan bagi  Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, hak atas jaminan kepastian  hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Hakim ad  hoc pengadilan tindak pidana korupsi, hak atas jaminan Kemudahan dan  perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna  mencapai persamaan dan keadilan bagi Hakim ad hoc pengadilan tindak pidana  Korupsi. Dalam putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020 Hakim MK  memberikan pertimbangan dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga  menurut Hakim MK dalil Hakim ad hoc berkenaan dengan pasal 10 ayat (5) UU  Nomor 46 Tahun 2009 terkait dengan masa jabatan Hakim ad hoc telah  menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan Ketidakpastian hukum  yang adil sehingga bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1)  UUD Negara Republik Indonesia 1945, oleh karenanya dalil para pemohon  beralasan menurut hukum untuk schagian.
date: 2023
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/6944/1/cover%282%29.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/6944/2/indry%20arsysta%2009-19-2023%2014.32.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/6944/3/daftar%20pusaka.pdf
identifier:   Arsyata Madani, Indry and Heriyanto, Bambang and Mega Wijaya, Mustika  (2023) Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Hakim AD HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-xviii/2020.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.