eprintid: 7037
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/70/37
datestamp: 2023-10-20 02:00:01
lastmod: 2023-10-20 02:00:01
status_changed: 2023-10-20 02:00:01
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Laras, Eneng
creators_name: D. Butar-butar, Dinalara
creators_name: Lathif, Nazaruddin
creators_NPM: NIM010118394
creators_NPM: NIDN0404047702
creators_NPM: NIDN0406108702
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: D. Butar-butar, Dinalara
contributors_name: Lathif, Nazaruddin
contributors_NIDN: NIDN0404047702
contributors_NIDN: NIDN0406108702
corp_creators: Universitas Pakuan
title: Analisis Permohonan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Campuran (Studi Kasus Penetapan Nomor 154/PDT.P/2019/PA.BATG)
ispublished: pub
subjects: fb
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Perkawinan campuran telah disinggung dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berbagai masalah dapat terjadi akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan, antara lain terkait persyaratan administrasi untuk mendapatkan legalitas pernikahan, sanksi terhadap perkawinan campuran berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan, dan motif dari pada kasus terjadinya perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan campuran menurut hukum Indonesia dan akibat hukum dari penolakan isbat nikah terhadap perkawinan campuran pada Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Batg. Sifat yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan yang tadinya belum tercatat dapat diisbatkan (dimintakan kesahannya) ke Pengadilan Agama.
date: 2022
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Laras, Eneng and D. Butar-butar, Dinalara and Lathif, Nazaruddin  (2022) Analisis Permohonan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Campuran (Studi Kasus Penetapan Nomor 154/PDT.P/2019/PA.BATG).  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7037/1/Cover%20Eneng%20Laras.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7037/2/Lembar%20Pengesahan%20Eneng%20Laras.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7037/3/Daftar%20Pustaka%20Eneng%20Laras.pdf