TY  - THES
UR  - http://eprints.unpak.ac.id/7045/
PB  - Universitas Pakuan
AV  - public
M1  - Skripsi
A1  - Benyamin Nugroho, Rio
A1  - Satory, Agus
A1  - H. Insani, Isep
TI  - Tinjauan Yuridis Mengenai Pengenaan Pajak Terhadap Jual Beli Item Permainan Daring Antar Pemain
ID  - eprintsunpak7045
Y1  - 2023///
N2  - Dewasa ini perkembangan permainan Dalam jaringan (untuk
selanjutnya disingkat daring) di Indonesia sangatlah pesat. Pesatnya
perkembangan permainan daring ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk
mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan transaksi jual beli
virtual property yang ada di dalam permainan daring antar pemain.dengan
mata uang asli. Namun, sekian banyaknya transaksi antar pemain yang
terjadi di dalam permainan daring tidak ada satu pun yang dikenakan
pajak, padahal hal tersebut berpotensi merugikan negara dan membuat
sektor permainan daring menjadi beresiko untuk digunakan sebagai
media pencucian uang. Selain itu, sejatinya kegiatan perdagangan umum
seharusnya dikenakan pajak didalamnya, karena pada dasarnya UU
perpajakan yang berlaku di Indonesia bersifat Negative List yang berarti
apapun yang tidak tertulis tidak dikenakan pajak maka akan dikenakan
pajak. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini dibuat dengan metode
penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris, yaitu dengan
pendekatan melalui perundang-undangan dan dokumentasi hukum. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan
yang terkait kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa virtual property
yang ada didalam permainan daring termasuk ke dalam golongan ciptaan
yang dilindungi oleh hak cipta dan hak cipta termasuk kedalam salah satu
objek PPN, oleh sebab itu maka virtual property yang dijual antar pemain
dapat dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 11% sesuai dengan UU
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta
yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak terhadap penjual virtual

property yang ada di dalam permainan daring yang ditransaksikan antar
pemain adalah distribusi dari item yang ada didalam permainan daring
yang didapatkan pemain permainan daring dengan cara memainkan
permainan saja ( tanpa membeli dari pihak developer) hal tersebut akan
menyebabkan sulitnya pengenaan PPN dikarenakan dari pihak developer
terhadap pemain tidak ada transaksi padahal yang berhak memungut
PPN dari objek tersebut adalah pihak developer permainan daring itu sendiri.
ER  -