TY - THES N2 - Kehadiran lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai wadah yang dapat memfasilitas permodalan. Pihak lembaga keuangan (pemberi modal) disebut kreditur dan nasabahnya (si berhutang) disebut debitur. Dalam peminjaman modal timbulah hak dan kewajiban antara keduanya dan saling berhubungan satu sama lain, dalam suatu hubungan kerap kali terjadi suatu permasalahan, dan pihak kreditur memiliki cara untuk menyelesaikan jika ada permasalahan kredit, salah satunya yaitu dengan cara cessie (pengalihan piutang) Cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak herwujud yang biasanya berupa piutang atas nama yang diberikan atau dijual hak tagihannya oleh kreditur lama kepada orang lain (pihak ketiga) atau disebut kreditur baru. Landasan yuridis terkait cessie terdapat pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur selaku si berhutang secara tidak langsung dikatakan wajib diberitahukan. mengetahui, menyetujui ataupun adanya pengakuan jika ingin dilibatkan dengan akibat hukumnya cessie bahwa piutang tersebut di alihkan oleh kreditur lama kepada pihak kreditur baru. Dari uraian tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, yang mana apabila terdapat suatu peristiwa peralihan piutang tanpa diketahuinya debitur atau bahkan tidak diakui dan disetujui, apakah perjanjian peralihan tersebut sah? apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan piutang tersebut dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dan apa akibat hukum terhadap para pihak bagi cessie yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian? Persoalan ini sangat menarik maka dari itu penulis tertarik menganalisis permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berkaitan erat dengan perjanjian pengalihan piutang (cessie), khususnya pada keabsahan perjanjian dalam Studi Kasus Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN.Bgr. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dalam suatu perjanjian untuk mengetahui perjanjian tersebut sah atau tidak dilihat dari beberapa aspek seperti syarat sahnya, asas-asas dan aturan hukum yang berlaku. yang mana jika syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum artinya dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dan tiada akibatnya, jika perjanjian ingin dibatalkan karna ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun menuntut keadilan, maka dapat melakukan gugatan dan melakukan pembatalan perjanjian, yang mana pembatalan harus dimintakan kepada Majelis Hakim. A1 - Sarah Kusuma Wardani, Rifani A1 - Siswajanthy, Farahdinny A1 - Febrianty, Yenny Y1 - 2023/// UR - http://eprints.unpak.ac.id/7047/ PB - Universitas Pakuan TI - Analisis Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ( Studi Kasus Putusan Perkara No. 17/PDT.G/2021/PN.BGR.) ID - eprintsunpak7047 AV - public M1 - Skripsi ER -