eprintid: 7830
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/78/30
datestamp: 2024-07-03 06:15:39
lastmod: 2024-07-03 06:15:39
status_changed: 2024-07-03 06:15:39
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Winara, Sastra
creators_name: Rohaedi, Edi
creators_name: Basri, Hasan
creators_NPM: 010110130
creators_NPM: NIDN0421086501
creators_NPM: NIDN0421066002
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Rohaedi, Edi
contributors_name: Basri, Hasan
contributors_NIDN: NIDN0421086501
contributors_NIDN: NIDN0421066002
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
title: Pengaturan Perizinan Usaha Peternakan Dan Perikanan Di Kabupaten Bogor
ispublished: pub
subjects: cg
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar dan beragam potensi peternakan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 ayat (4) dinyatakan : "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Sektor pertanian khususnya peternakan dan perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, namun peternakan dan perikanan belum cukup mampu memberikan kemakmuran ekonomi terhadap masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasikan masalah, sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Izin Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor ?Bagaimanakah Prosedur izin usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor ? serta Permasahan-permasahan apa yang timbul dalam Pengaturan Izin Usaha Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor?. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum yang mendukung, khususnya peraturan perundang-undangan dan data yang terdapat dari beberapa media yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.
date: 2017
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Winara, Sastra and Rohaedi, Edi and Basri, Hasan  (2017) Pengaturan Perizinan Usaha Peternakan Dan Perikanan Di Kabupaten Bogor.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7830/1/Cover.jpg
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7830/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7830/3/Daftar%20Pustaka.pdf