eprintid: 7836
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/78/36
datestamp: 2024-07-03 06:15:59
lastmod: 2024-07-03 06:15:59
status_changed: 2024-07-03 06:15:59
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Mustafid, Farhan
creators_name: Wuisang, Ari
creators_name: Lathif, Nazaruddin
creators_NPM: 010118355
creators_NPM: NIDN0408017802
creators_NPM: NIDN0406108702
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Wuisang, Ari
contributors_name: Lathif, Nazaruddin
contributors_NIDN: NIDN0408017802
contributors_NIDN: NIDN0406108702
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
title: Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia
ispublished: pub
subjects: cj
subjects: ck
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Dalam Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara kritis tentang Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan negara, terdapat dua macam kelembagaan yaitu infra struktur dan supra struktur, MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Infra Struktur Politik sendiri adalah golongan lembaga yang ada di dalam masyarakat, berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Fatwa MUI ditinjau dalam perspektif Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur para ahli hukum, yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap mengenai berbagai hal yang terkait dengan keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa MUI secara kelembagaan negara, berada di ranah kawasan infra struktur dan masuk dalam kategori Interest Group yakni adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya, kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini sangat penting untuk menjadi penyalur aspirasi, sehingga kerjanya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat atau umat Islam. Artinya, fatwa MUI bukanlah hukum yang harus dipaksakan untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga fatwa MUI tidak mempunyai sanksi bagi siapa saja yang tidak ikut atau mengikuti fatwanya apalagi memaksakanan rakyat Indonesia untuk mengikuti fatwanya, karena MUI sendiri adalah rekan pemerintah untuk menyelenggarakan program pembangunan kehidupan tata Negara Indonesia.
date: 2022
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Mustafid, Farhan and Wuisang, Ari and Lathif, Nazaruddin  (2022) Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7836/1/Cover.jpg
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7836/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7836/3/Daftar%20Pustaka.pdf