eprintid: 7852
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/78/52
datestamp: 2024-07-03 06:17:25
lastmod: 2024-07-03 06:17:25
status_changed: 2024-07-03 06:17:25
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Brian Shadiq, Daffa
creators_name: Febrianty, Yenny
creators_name: Kusnadi, Nandang
creators_NPM: 010119246
creators_NPM: NIDN0403027403
creators_NPM: NIDN0406056704
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Febrianty, Yenny
contributors_name: Kusnadi, Nandang
contributors_NIDN: NIDN0403027403
contributors_NIDN: NIDN0406056704
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
title: Analisis Pencabutan Kuasa Asuh Anak Dari Ayah Kandung Kepada Wali Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 359/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM)
ispublished: pub
subjects: 17
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendiri. Hal ini mendorong manusia untuk melakukan interaksi sosial di setiap perjalanan hidupnya dengan membentuk keluarga untuk melanjutkan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu cara agar manusia dapat melanjutkan hidupnya. Namun hubungan perkawinan yang berakhir dengan perceraian masih banyak terjadi setiap tahunnya. Perceraian timbul karena adanya permasalahan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Pencabutan kuasa asuh anak yang dimiliki orang tua dikarenakan perceraian pun semakin bertambah. Pencabutan kuasa asuh anak itu sendiri disebabkan karena kelalaian orang tua ataupun adanya wasiat dari orang tua yang telah meninggal. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam penetapan permohonan, seorang hakim harus mengikuti undang-undang dengan cermat. Pihak yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan hukum. Dalam menetapkan penetapan, hakim dapat menerima, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Salah satu contoh penetapan yang menyatakan permohonan dapat diterima adalah dalam kasus pencabutan kuasa asuh anak dari ayah kandung kepada wali anak pada perkara nomor 359/Pdt.P/2020/PN.JKT.TIM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permohonan dapat diterima mengenai pencabutan kuasa asuh anak dari ayah kandung kepada wali anak dan untuk memahami pertimbangan hakim, dan akibat hukum yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data kepustakaan. Hasil penelitian akan memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim, dan akibat hukum terkait dengan permohonan dapat diterima.
date: 2023
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Brian Shadiq, Daffa and Febrianty, Yenny and Kusnadi, Nandang  (2023) Analisis Pencabutan Kuasa Asuh Anak Dari Ayah Kandung Kepada Wali Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 359/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM).  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7852/1/Cover.jpg
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7852/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/7852/3/Daftar%20Pustaka.pdf