eprintid: 804 rev_number: 10 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/08/04 datestamp: 2022-08-27 04:39:26 lastmod: 2022-08-27 04:39:26 status_changed: 2022-08-27 04:39:26 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Ricardo, Nicho creators_name: Rohaedi, Edi creators_name: Mahipal, Mahipal creators_NPM: 010116035 creators_NPM: 0421086501 creators_NPM: 0430057501 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Rohaedi, Edi contributors_name: Mahipal, Mahipal contributors_NIDN: 0421086501 contributors_NIDN: 0430057501 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Pemerintahan title: Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Mal Pelayanan Publik Dalam Kaiatannya Dengan Permohonan Perizinan Di Kota Bogor ispublished: pub subjects: bz subjects: cg divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik dan/atau melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan termasuk dengan pelayanan terhadap perizinan. Pelayanan publik dewasa ini mendapatkan sorotan dari masyarakat karena terkenal dengan stigma pelayanan yang buruk dan terkesan seadanya. Kemudian Pemerintah berupaya menanggapi permasalahan tersebut dengan membentuk Mal Pelayanan Publik dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bogor dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kemudian menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik. Hal ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perizinan yang diharapkan dapat mempermudah permohonan perizinan di Kota Bogor. Dengan demikian terhadap pelayanan permohonan perizinan pada Mal Pelayanan Publik melalui penelitian ini, penulis ingin menunjukan bagaimanakah kedudukan Mal Pelayanan Publik dalam kaitannya dengan permohonan perizinan. Menyikapi permasalahan tersebut, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah di atas, pendekatan yuridis normatif akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa kedudukan Mal Pelayanan Publik dalam kaitannya dengan permohonan perizinan merupakan upaya yang cukup baik untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor karena juga bermanfaat untuk memberikan berbagai pelayanan lain yang disediakan dalam satu tempat yang aman dan nyaman. date: 2020 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: Fakultas Hukum thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Ricardo, Nicho and Rohaedi, Edi and Mahipal, Mahipal (2020) Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Mal Pelayanan Publik Dalam Kaiatannya Dengan Permohonan Perizinan Di Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/804/1/Cover.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/804/2/Lembar%20Pengesahan.pdf