%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Muttaqin, Hendie
%A H. Insan, Isep
%A Susilawati K., Tuti
%A Universitas Pakuan,
%A KODEPRODI74201#ILMU HUKUM,
%B KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
%D 2024
%F eprintsunpak:8203
%I Universitas Pakuan
%T Pengawasan Muatan Angkutan Barang Terhadap Pengaruh Over Dimensi Over Loading (Odol) Yang Mengakibatkan Kerusakan Jalan Raya Di Kabupaten Bogor (Diteliti Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor)
%U http://eprints.unpak.ac.id/8203/
%X Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di Asia Tenggara,dengan pembangunan ekonomi yang cukup pesat dalam bidang industri dan perdagangan. Salah satu hal yang membuat keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya yaitu dalam bidang pengembangan sistem tranportasi yang baik. Oleh sebab itu transportai memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan hal utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan gambaran tentang peran dinas perhubungan dalam mengawasi Transportasi Barang Muatan Berlebih. Memberikan gambaran cara penyelesaian permasalahan mengenai angkutan barang muatan berlebih di jalan Raya Kabupaten Bogor. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus didinas perhubungan kabupaten bogor penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk pengawasan barang muatan berlebih di jalan raya Kabupaten Bogor Permasalahan yang timbul dalam pengawasan angkutan barang muatan berlebih di jalan raya Kabupaten Bogor dan upaya penyelesaiannya. Kerangka pemikiran melibatkan Kerangka Teoritis yang merupakan teori yag dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Metode penelitian mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam memperoleh jawaban atas kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuaan lebih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan Undang- undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuat konstruksi berpikir hukum di masyarakat menjadi suatu budaya yang mempermudah upaya penegakkan hukum. Memberikan gambaran cara penyelesaian permasalahan mengenai angkutan barang muatan berlebih di jalan Raya Kabupaten Bogor.