eprintid: 8329
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/83/29
datestamp: 2024-10-07 01:50:06
lastmod: 2024-10-07 01:50:06
status_changed: 2024-10-07 01:50:06
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Fadillah Ramadhan, Alfarid
creators_name: Rohaedi, Edi
creators_name: Kusnadi, Nandang
creators_NPM: 010117165
creators_NPM: NIDN0421086501
creators_NPM: NIDN0406056704
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Rohaedi, Edi
contributors_name: Kusnadi, Nandang
contributors_NIDN: NIDN0421086501
contributors_NIDN: NIDN0406056704
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
title: Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Gugatan Class Action
ispublished: pub
subjects: Gugatan
subjects: PTUN
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Adanya gugatan Class Action ini agar meminimalisir adanya gugatan- gugatan individual atas permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang yang mungkin akan menghambat proses peradilan dan agar terjadi efisiensi waktu dan biaya dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengadilan tempat gugatan Class Action diajukan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa harus memenuhi syarat-syarat formal pada hukum acara perdata yang berarti bahwa berada di bawah Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam ranah PTUN belum ada aturan konkrit yang mengatur mengenai gugatan Class Action. Namun dalam perkembangannya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan adanya gugatan Class Action yang diajukan pada PTUN atau dibuatnya suatu peraturan bahkan munculnya yurisprudensi yang membentuk hukum baru mengenai gugatan Class Action pada ranah peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengupas secara lebih dalam mengenai gugatan Class Action atau gugatan perwakilan dimungkinkan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan dari penilitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana dampak gugatan tersebut terhadap Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bersifat deskriptip yang bertujuan untuk mengumpulkan data seteliti mungkin yang dapat menggambarkan secara tepat mengenai keadaan sosial, adat dan agama yang terdapat di masyarakat mengenai gugatan Class Action. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat mengenai gugatan Class Action. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. UUPPLH- 2009 menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Di dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (liability without fault) atau yang disebut juga strict liability.
date: 2022
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Fadillah Ramadhan, Alfarid and Rohaedi, Edi and Kusnadi, Nandang  (2022) Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Gugatan Class Action.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8329/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8329/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8329/3/Daftar%20Pustaka.pdf