eprintid: 8363
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/83/63
datestamp: 2024-10-09 03:37:36
lastmod: 2024-10-09 03:37:36
status_changed: 2024-10-09 03:37:36
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Reynaldi P.H, Henokh
creators_name: Lathif, Nazaruddin
creators_name: Mega Wijaya, Mustika
creators_NPM: 010116097
creators_NPM: NIDN0406108702
creators_NPM: NIDN0218098501
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Lathif, Nazaruddin
contributors_name: Mega Wijaya, Mustika
contributors_NIDN: NIDN0406108702
contributors_NIDN: NIDN0218098501
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
title: Prospek Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ispublished: pub
subjects: di
subjects: ey
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bogor segera diterbitkan. Raperda sudah dibanmuskan, akan dilanjutkan dan dibahas melalui rapat pansus ke depannya. Ada pun ruang lingkup Raperda PAUD antara lain program PAUD, jalur penyelenggaraan, persyaratan pendirian, standar pendidikan, kegiatan layanan, perubahan satuan dan penutupan satuan PAUD, jalur penyelenggaraan PAUD yang harus diikuti adalah jalur pendidikan formal, non formal dan jalur pendidikan informal. Ketika sudah dipahami, maka berlanjutlah tentang persyaratan pendirian PAUD dan wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah. Pendirian satuan PAUD sebagai dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan. Jadi untuk pendirian satuan PAUD harus memenuhi persyaratan administrative dan teknis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum pemerintahan, peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Hasil penelitian, Merencanakan pembelajaran kreatif juga sebagai dasar bahwa pendidik memiliki kebebasan merancang desain pembelajaran tidak ada format yang baku tetapi memenuhi kriteria minimal adanya rencana pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Kabupaten Bogor di jadikan model pelaksaana kurikulum merdeka dengan banyaknya sekolah dan Lembaga TK untuk melaksanakan kurikulum merdeka mandiri.
date: 2023
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Reynaldi P.H, Henokh and Lathif, Nazaruddin and Mega Wijaya, Mustika  (2023) Prospek Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8363/1/CamScanner%2010-07-2024%2014.12%20%281%29.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8363/2/CamScanner%2010-07-2024%2014.12.jpg
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8363/3/CamScanner%2010-07-2024%2014.15.pdf