eprintid: 8377
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/83/77
datestamp: 2024-10-09 01:40:50
lastmod: 2024-10-09 01:40:50
status_changed: 2024-10-09 01:40:50
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Syauqi, Muhammad
creators_name: Wuisang, Ari
creators_name: Suhermanto, Suhermanto
creators_NPM: 010118324
creators_NPM: NIDN0408017802
creators_NPM: NIDN0425106101
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Wuisang, Ari
contributors_name: Suhermanto, Suhermanto
contributors_NIDN: NIDN0408017802
contributors_NIDN: NIDN0425106101
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
title: Analisis Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peranan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) Aceh Dalam Mensinergikan Hukum Adat Di Provinsi Aceh
ispublished: pub
subjects: 40
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Adat dan adat istiadat di Provinsi Aceh memiliki keberagaman sesuai dengan sub-sub etnis masing-masing. Adat bersendikan syari'at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Setelah disahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) lahirlah lembaga pembina adat di Aceh yaitu Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sendiri dalam undang-undang memiliki kewenangan dalam membina, mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana peranan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dalam mengatur dan menjalankan Hukum Adat di Provinsi Aceh serta apa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaaan Qanun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peranan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) Aceh dalam Mensinergikan Hukum Adat di Provinsi Aceh, dan Upaya Penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dapat didukung oleh penelitian empiris apabila diperlukan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mencari peraturan-peraturan yang tertulis, penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peranan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dalam mengatur dan menjalankan hukum adat di Provinsi Aceh salah satunya adalah Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat, Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Qanun Nomor 10 tahun 2019 tentang peranan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) Aceh dalam mensinergikan Hukum Adat di Provinsi Aceh, dan upaya penyelesaiannya adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lembaga Wali Nanggroe (LWN), berbenturan dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur tentang peran dan fungsi Lembaga Wali Nangroe (LWN), Lembaga Wali Nanggroe (LWN), tidak memiliki rencana strategis yang sistematis tentang bagaimana seharusnya konstruksi adat Aceh dibangun. Konsepsi dan kedudukan adat di Aceh harus dirumuskan kembali mengingat selama ini keberadaannya kerap mengalami distorsi makna.
date: 2023
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Syauqi, Muhammad and Wuisang, Ari and Suhermanto, Suhermanto  (2023) Analisis Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peranan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) Aceh Dalam Mensinergikan Hukum Adat Di Provinsi Aceh.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8377/1/Cover.jpg
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8377/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8377/3/Daftar%20Pustaka.pdf