eprintid: 8701
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/87/01
datestamp: 2024-11-30 05:31:07
lastmod: 2024-11-30 05:31:07
status_changed: 2024-11-30 05:31:07
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Puspita Andiani, Natalie
creators_name: Rohaedi, Edi
creators_name: Siswajanthy, Farahdinny
creators_NPM: 010120173
creators_NPM: NIDN0421086501
creators_NPM: NIDN0414106202
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Rohaedi, Edi
contributors_name: Siswajanthy, Farahdinny
contributors_NIDN: NIDN0421086501
contributors_NIDN: NIDN0414106202
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
title: Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden
ispublished: pub
subjects: dr
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta implikasi partisipasi Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye terhadap independensi kedudukan mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye pemilu presiden dan Wakil Presiden; 2) Bagaimana implikasi keikutsertaan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilu terhadap independensi kedudukan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif, di dukung oleh data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, merupakan Langkah penting dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama kampanye. Sanksi seperti penghentian kampanye dan pelarangan penggunaan fasilitas negara dirancang untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan yang berlaku. Namun, tantangan penegakan hukum, termasuk kurangnya bukti dan independensi lembaga pengawas, masih menjadi hambatan. Selain itu, partisipasi aktif Presiden dalam kampanye berpotensi menimbulkan konflik kepentingan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, regulasi dan kode etik yang ketat diperlukan untuk menjaga independensi kepala negara dan memastikan proses pemilu yang adil dan transparan.
date: 2024
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Puspita Andiani, Natalie and Rohaedi, Edi and Siswajanthy, Farahdinny  (2024) Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8701/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8701/2/Daftar%20Pustaka.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8701/3/LEMBAR%20PENGESAHAN.pdf