eprintid: 8722
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/87/22
datestamp: 2024-12-11 03:34:57
lastmod: 2024-12-11 03:34:57
status_changed: 2024-12-11 03:34:57
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Aurelia Firdaus, Indhie
creators_name: Susilawati K., Tuti
creators_name: Suhermanto, Suhermanto
creators_NPM: 010120322
creators_NPM: NIDK8900840022
creators_NPM: NIDN0425106101
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Susilawati K., Tuti
contributors_name: Suhermanto, Suhermanto
contributors_NIDN: NIDK8900840022
contributors_NIDN: NIDN0425106101
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
title: Analisa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Studi Kasus Perkara No.3/PDT.G/2021/PN.RHL
ispublished: pub
subjects: Fidusia
subjects: ai
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberi kekuatan eksekutorial sertifikat yang dipersamakan dengan putusan pengadilan memberi kewenangan pada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung apabila debitur terbukti cidera janji. Ketentuan tersebut lebih berpihak pada kreditur daripada debitur sebagai konsumen sehingga berakibat pada pengabaian hak konstitusional debitur. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan. Dengan adanya putusan tersebut kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi sewenang-wenang pada objek jaminan fidusia. Penelitian ini bersifat normatif yuridis yang disusun menggunakan studi kepustakaan dengan mengidentifkasi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 kreditur tetap bisa melaksanakan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia sepanjang telah terdapat kesepakatan mengenai cidera janji di awal perjanjian. Bahwa dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2021/PN.RHL PT. JACCS Mitra Pinasthika Finance (PT. MPM) Finance selaku kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa dasar putusan pengadilan. Majelis hakim Perkara No. 3/Pdt.G/2021/PN.RHL menyatakan bahwa kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan dan seharusnya eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.
date: 2024
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Aurelia Firdaus, Indhie and Susilawati K., Tuti and Suhermanto, Suhermanto  (2024) Analisa Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Studi Kasus Perkara No.3/PDT.G/2021/PN.RHL.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8722/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8722/2/LEMBAR%20PENGESAHAN.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/8722/3/DAFTAR%20PUSTAKA%20%281%29.pdf