@phdthesis{eprintsunpak9516,
            year = {2024},
          school = {Universitas pakuan},
          author = {Tubagus Langlang Buana and Nuradi Nuradi and Herli Antoni},
           title = {Analisis Kebijakan Publik Terkait Pembangunan Infrastruktur Di Kota Bogor (Studi Komparatif Pada Masa Kepemimpinan Bima Arya Sugiarto Dengan Diani Budiarto)},
             url = {http://eprints.unpak.ac.id/9516/},
        abstract = {Penelitian ini mengkaji kebijakan publik terkait pembangunan infrastruktur di Kota Bogor dengan membandingkan dua periode kepemimpinan, yaitu Wali Kota Diani Budiarto dan Bima Arya Sugiarto. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami strategi, tantangan, dan hasil pembangunan infrastruktur selama kedua periode tersebut, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui kajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), wawancara dengan pihak terkait, dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan Diani Budiarto, fokus utama kebijakan adalah pembangunan jalan raya untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti pembebasan lahan dan resistensi masyarakat yang terdampak. Meski demikian, pendekatan negosiasi yang dilakukan berhasil membuka jalan bagi terciptanya infrastruktur yang mendukung mobilitas ekonomi di Kota Bogor. Sementara itu, pada masa kepemimpinan Bima Arya Sugiarto, kebijakan lebih diarahkan pada keberlanjutan dengan penekanan pada inovasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kedua periode menunjukkan kesinambungan program yang saling melengkapi, di mana keberlanjutan menjadi elemen penting dalam merancang kebijakan publik yang berdampak jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Bogor memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan pelayanan publik, meskipun belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, disarankan adanya integrasi lebih baik antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pembangunan.}
}