eprintid: 9577 rev_number: 11 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/95/77 datestamp: 2025-05-26 01:49:15 lastmod: 2025-05-26 01:49:15 status_changed: 2025-05-26 01:49:15 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Rachmadsyah, Fauzy creators_name: Mihradi, R. Muhammad creators_name: Ardianto Iskandar, Eka creators_NPM: 010117263 creators_NPM: NIDN0412087401 creators_NPM: NIDN0405028902 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Mihradi, R. Muhammad contributors_name: Ardianto Iskandar, Eka contributors_NIDN: NIDN0412087401 contributors_NIDN: NIDN0405028902 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM title: Tanggung Jawab Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Bogor Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor ispublished: pub subjects: Bappeda divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Pembangunan terus berlanjut demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun permasalahan tentunya pasti terjadi yang tentunya merugikan masyarakat karena masyarakat yang merasakan langsung dampak permasalahan tersebut. BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah wajib untuk menyerap aspirasi masyarakat guna melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan pembangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara normatif. Penyerapan aspirasi masyarakat pada Perencanaan Pembangunan pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan adanya keterbatasan anggaran dan juga tema pembangunan yang telah ditentukan maka tidak semua usulan masyarakat yang disampaikan dapat direalisasikan oleh Perangkat Daerah. Maka dari itu perlu diadakan pertemuan antara masyarakat dengan Perangkat daerah guna membahas usulan usulan aspirasi masyarakat yang tidak dapat diprioritaskan dan membahas mengenai jalan tengah agar masyarakat merasa adil dan dilibatkan dalam pembangunan. date: 2025 date_type: published institution: Universitas pakuan department: KODEPRIODI74021#ILMU HUKUM thesis_type: Skripsi thesis_name: Sarjana citation: Rachmadsyah, Fauzy and Mihradi, R. Muhammad and Ardianto Iskandar, Eka (2025) Tanggung Jawab Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Bogor Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/9577/1/Cover%20FAUZY%20RACHMADSYAH.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/9577/2/Lembar%20Pengesahan%20FAUZY%20RACHMADSYAH.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/9577/3/Daftar%20Pustaka%20FAUZY%20RACHMADSYAH.pdf