@phdthesis{eprintsunpak9580, school = {Universitas pakuan}, year = {2024}, author = {Nabila Alya Husna and Tuti Susilawati K. and Mustika Mega Wijaya}, title = {Analisis Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Dengan Sertipikat Hak Tanggungan (Studi Putusan No 17/Pdt.G/2023/PN.SLW)}, abstract = {Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), telah meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pinjaman. BPR berperan penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Dalam proses pinjam- meminjam, surat perjanjian pinjaman menjadi elemen krusial yang menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari perselisihan. Di dalam konteks ini, perjanjian jaminan berfungsi sebagai perjanjian tambahan yang berkaitan erat dengan perjanjian pokok, di mana keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dipisahkan dari utang yang dijaminkan. Eksekusi jaminan melalui sertifikat hak tanggungan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan kreditor untuk memperoleh kembali piutangnya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan sebagai langkah bagi BPR dalam mendapatkan haknya serta mencari solusi yang paling efektif bagi bank BPR dalam mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif, yang melibatkan studi pustaka dari berbagai sumber hukum dan analisis kasus berdasarkan putusan nomor 17/Pdt.G/2023/PA.SLW.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksekusi melalui pengadilan dapat menjadi solusi bagi BPR, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti prosedur yang panjang dan kemungkinan debitur menghindar dari kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur eksekusi dan alternatif lain yang dapat diambil oleh BPR agar eksekusi menjadi efektif danmenjadi Solusi bagi bank BPR. BPR memiliki peran strategis dalam mendukung sektor UMKM, namun tantangan dalam eksekusi hak tanggungan masih menjadi hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Dengan meningkatkan edukasi hukum, memperkuat komunikasi dengan nasabah, dan mencari alternatif penyelesaian sengketa, efektivitas eksekusi jaminan dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat bagi BPR dan masyarakat secara keseluruhan Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan, edukasi hukum bagi masyarakat dan debitur sangat penting agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian. Selain itu, disarankan agar BPR memperkuat strategi komunikasi dan penyuluhan tentang jaminan kepada nasabah untuk meminimalisir risiko sengketa di masa depan.}, url = {http://eprints.unpak.ac.id/9580/} }