relation: http://eprints.unpak.ac.id/9589/
title: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kegiatan Perniagaan LPG Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 99/PID.B/2022/PN.PKY)
creator: Fajri Fitriansyah, Nuryani
creator: Darmawan, Iwan
creator: Susilawati K., Tuti
subject: Sanksi Pidana
subject: Pertimbangan Hakim
description: Meskipun telah ada pengaturan perniagaan LPG bersubsidi, akan tetapi dalam praktiknya masih ada masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan perniagaan LPG bersubsidi. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Pky, dimana pelaku yang merupakan karyawan di sub/agen pangkalan LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di sub/agen pangkalan Karajae telah menjual tabung LPG ukuran 3 kg kepada saksi dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah apa saja faktor penyebab serta dampak terjadinya tindak pidana turut serta melakukan kegiatan perniagaan LPG bersubsidi?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan kegiatan perniagaan LPG bersubsidi? dan apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana turut serta melakukan kegiatan perniagaan LPG bersubsidi dan bagaimana upaya jalan keluarnya? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif analistis dengan pendekatan teori dan peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana perniagaan LPG bersubsidi meliputi peran terdakwa sebagai karyawan di sub/agen pangkalan LPG, bantuan dari saksi untuk mengumpulkan tabung LPG, dan keuntungan dari selisih HET. Sebagai akibatnya, pelaku dijatuhi pidana penjara 5 bulan dan denda Rp 10.000.000, yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kendala dalam penyelesaian perkara meliputi pengaruh tuntutan Jaksa, independensi hakim, dan rasa keadilan masyarakat. Solusinya adalah memberikan kebebasan hakim dalam memutus perkara dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kendala dari masyarakat dapat diatasi dengan kampanye penyuluhan mengenai risiko dan konsekuensi hukum tindak pidana ini. Sementara itu, kendala dari penegak hukum dapat diatasi dengan menambah sumber daya, pelatihan, dan insentif bagi aparat penegak hukum yang berhasil menangani kasus ini secara efektif.
date: 2025
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/9589/1/Cover%20NURYANI%20FAJRI%20FITRIANSYAH.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/9589/2/Lembar%20Pengesahan%20NURYANI%20FAJRI%20FITRIANSYAH.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/9589/3/Daftar%20Pustaka%20NURYANI%20FAJRI%20FITRIANSYAH.pdf
identifier:   Fajri Fitriansyah, Nuryani and Darmawan, Iwan and Susilawati K., Tuti  (2025) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kegiatan Perniagaan LPG Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 99/PID.B/2022/PN.PKY).  Skripsi thesis, Universitas pakuan.