Abeerly, Vellent and Ardianto Iskandar, Eka and Kusnadi, Nandang (2025) Analisis Tugas Pokok Utusan Khusus Presiden Dalam Menjalankan Pemerintahan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2024 Tentang Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden. Skripsi thesis, Universitas pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan analisis komprehensif terkait kedudukan dan peran Utusan Khusus Presiden dalam struktur pemerintahan modern, khususnya pada masa Kabinet Merah Putih. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memegang dua fungsi utama, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fungsi ganda ini menuntut efektivitas serta koordinasi yang solid agar roda pemerintahan berjalan baik. Untuk itu, Presiden membutuhkan perangkat pendukung, termasuk pejabat non-struktural seperti Utusan Khusus Presiden yang mendapat legitimasi hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Namun, meski telah diatur secara normatif, peran dan fungsi Utusan Khusus Presiden masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai batas kewenangan, potensi tumpang tindih dengan lembaga lain, serta mekanisme akuntabilitas publik yang belum optimal. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana kedudukan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden dalam sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih; kedua, kendala dan dampak hukum akibat belum adanya batas kewenangan serta pertanggungjawaban yang jelas. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas dan urgensi keberadaan Utusan Khusus Presiden serta menawarkan alternatif penguatan regulasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis- normatif dengan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur, dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Utusan Khusus Presiden belum sepenuhnya efektif karena belum ada regulasi teknis yang merinci ruang lingkup kewenangan dan standar evaluasi kinerja. Selain itu, potensi konflik kewenangan dengan lembaga lain menimbulkan inefisiensi serta berimplikasi pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, diperlukan aturan turunan yang lebih rinci serta evaluasi berkala terhadap kinerja Utusan Khusus Presiden agar sejalan dengan asas demokrasi dan akuntabilitas.Manfaat penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara serta manfaat praktis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, keberadaan Utusan Khusus Presiden dapat benar-benar mendukung kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat legitimasi Presiden dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam wacana reformasi kelembagaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kajian akademis dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Dengan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia. Selain itu, rekomendasi praktis yang dihasilkan dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki koordinasi antar- lembaga.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Utusan Khusus Presiden |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 02 Mar 2026 02:07 |
| Last Modified: | 02 Mar 2026 02:07 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10293 |
Actions (login required)
 |
View Item |