Pramudya Suhartanto, Feri and Mahipal, Mahipal and Satya Nugraha, Roby (2025) Analisis Yuridis Larangan Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Aktivitas Bisnis Sebagai Upaya Memperkuat Profesionalisme Militer Ditinjau Dari Persfektif Hukum Tata Negara. Skripsi thesis, Universitas pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aktivitas bisnis merupakan warisan dari era Orde Baru yang menyisakan perdebatan serius dalam ranah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarahnya, TNI diberi ruang luas untuk mengelola dan memiliki unit-unit usaha demi menunjang kebutuhan logistik serta operasional secara mandiri. Praktik ini melahirkan sejumlah permasalahan struktural dan yuridis yang kompleks, khususnya dalam konteks supremasi sipil, prinsip pemisahan kekuasaan, serta profesionalisme militer yang menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan kepentingan ekonomi. Hal ini tidak hanya berdampak pada akuntabilitas institusional tetapi juga merusak citra TNI sebagai alat pertahanan negara yang netral dan profesional. Permasalahan semakin menguat dengan munculnya wacana pencabutan larangan berbisnis bagi prajurit aktif, sebagai upaya merespons persoalan kesejahteraan anggota TNI yang memunculkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis larangan keterlibatan TNI dalam aktivitas bisnis berdasarkan perspektif hukum tata negara, serta mengkaji bagaimana larangan ini memperkuat profesionalisme militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut memiliki dasar hukum kuat, yakni dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara eksplisit melarang prajurit TNI aktif berbisnis. Larangan ini selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelarangan keterlibatan TNI dalam bisnis merupakan langkah strategis untuk menjaga netralitas, fokus terhadap fungsi pertahanan, dan meningkatkan profesionalisme militer. Kebijakan ini menjadi wujud konkret dari implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dengan memperkuat pengawasan dan memperjelas batas peran militer dalam ranah sipil, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi TNI dapat terus ditingkatkan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum > Umum > Bisnis Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > TNI (Tentara Nasional Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 01:27 |
| Last Modified: | 13 Feb 2026 01:27 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10314 |
Actions (login required)
 |
View Item |