Banta Lodeni Raja Rich, Brey and Andayani BS, Dwi and Basri, Hasan (2021) Tinjauan Yuridis Syarat Pengusulan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Pilkada di Indonesia adalah pesta demokrasi yang melibatkan seluruh kepentingan terutama rakyat itu sendiri. Hal mengenai pengajuan untuk calon kepala daerah ini sudah diatur di dalam syarat dan peraturan pengusulan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang salah satunya contoh peraturannya tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebelumnya, mengenai pengusulan calon kepala daerah juga tercantum dalam pengisian jabatan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak mana pun. Dalam pengusulan calon kepala daerah di Indonesia bisa melalui 2 jalur yaitu jalur partai politik/gabungan partai politik maupun jalur independen. Metode penelitian yang saya lakukan adalah penelitian normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan sifat penelitiannya sendiri ialah deskriptif analisis. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah memberikan wawasan kepada pembaca mengenai syarat pengusulan untuk calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Indonesia. Mengenai syarat untuk maju menjadi calon kepala daerah dan implementasi dari peraturan Pilkada di Indonesia hingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya baik dari proses pengajuan hingga dalam tahap penetapan itu sendiri demi mewujudkan kesadaran akan sosialisasi peraturan terkait pengusulan calon dalam Pilkada di Indonesia sendiri. Dari penelitian ini saya mendapat kesimpulan bahwa implementasi dari peraturan pengusulan calon kepala daerah di Indonesia masih banyak kekurangan. Perlu adanya pengetatan dalam pengawasan terhadap regulasi baik sejak tahap pengusulan, penetapan hingga pemilihan calon kepala daerah dan permasalahan-permasalahan terkait pengusulan Pilkada di Indonesia juga saling berhubungan, masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem feodal berkaitan pula dengan kekuatan yang masih sarat dominasi oleh partai politik walaupun sudah dibuka jalur perseorangan untuk maju sebagai pemimpin daerah.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Kepala Daerah |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 03:37 |
| Last Modified: | 13 Feb 2026 03:37 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10402 |
Actions (login required)
 |
View Item |