Adam Rasha Ramadhan, Muhamad and Wuisang, Ari and Suhermanto, Suhermanto (2024) Urgensi Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2012). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut sebagai DPD merupakan bagian dari lembaga Legislatif ditujukan untuk menguatkan prinsip checks and balances bersama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Keanggotaan DPR dipilih berdasarkan representasi politik, sedangkan DPD dipilih berdasarkan representasi daerah. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) atas Rancangan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini antara lain bagaimana perkembangan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan bagaimana urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan dalam penulisan hukum ini adalah Perkembangan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yaitu kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu, yaitu menyusun Program Legislasi Nasioanal (Prolegnas) di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang dan Urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam level undang-undang yang mungkin agak sulit perlu diskusikan secara mendalam kemungkinan kemungkinan dilakukannya penyempurnaannya memalui amandemen keliman UUD 1945 hasil perubahan yang sekarang ini, penyempurnaan ditujukan pada upaya penguatan DPD dan penegasannya batas-batas kewenangan konstitusi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > DPD (Dewan Perwakilan Daerah) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 03:33 |
| Last Modified: | 13 Feb 2026 03:33 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10416 |
Actions (login required)
 |
View Item |