Prana Ningrum, Sevti and Ardianto Iskandar, Eka and Antoni, Herli (2025) Tinjauan Yuridis Implikasi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KotaBogor/13.04/III/2024 Dalam Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Terhadap Perolehan Suara Partai Golkar Dan Nasdem Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Tinjauan Yuridis ini membahas mengenai isi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 dalam implikasi pelanggaran administratif pemilu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terhadap perolehan suara Partai Golkar dan Nasdem pada pemilu serentak tahun 2024. Sifat penelitian yang penulis terapkan adalah deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan mengunakan teori-teori hukum serta perundang- undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Terkait pelanggaran administratif, bahwa dari uraian yang disampaikan oleh Pelapor pada laporannya patut diduga adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemilu (Pemilihan Umum) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > KPU (Komisi Pemilihan Umum) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 13 Feb 2026 03:31 |
| Last Modified: | 13 Feb 2026 03:31 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10422 |
Actions (login required)
 |
View Item |