Tinjauan Terkait Perjanjian Bilateral Antara Indonesia-Tiongkok Pada Proyek Kereta Cepat (High Speed Rail) Jakarta-Bandung Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung

Anggraeni, Eva and Wuisang, Ari and Perdana, Angga (2025) Tinjauan Terkait Perjanjian Bilateral Antara Indonesia-Tiongkok Pada Proyek Kereta Cepat (High Speed Rail) Jakarta-Bandung Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pesatnya perkembangan dunia telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan kerja sama internasional di berbagai sektor, dengan wujud perjanjian internasional seperti perjanjian bilateral. Salah satunya perjanjian bilateral Indonesia dengan Tiongkok di bidang infrastruktur pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada proyek ini juga Jepang menawarkan investasi dan kerja sama, Namun Indonesia memilih berkerja sama dengan Tiongkok. Proyek ini diatur dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Juga perubahannya pada Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Indonesia dalam memilih kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibandingkan dengan Jepang dan Bagaimana Pengaturan Hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun berdasarkan prinsip perjanjian internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) yang sesuai dengan judul penelitian artikel ini dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif. Pilihan Indonesia memilih Tiongkok karena menawarkan proyek tanpa pembiayaan dari APBN dan tanpa jaminan pemerintah dan menggunakan Business to Business dengan membuat joint venture agreement. Alasan Indonesia memilih Tiongkok karena di anggap lebih menguntungkan karena tidak menimbulkan beban fiskal. Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan dalam negeri, tetapi juga sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian internasional secara substansial seperti prinsip good faith (itikad baik), prinsip self-determination (penentuan nasib sendiri) tprinsip pacta sunt servanda, juga prinsip kemerdekaan dan bebas dari campur tangan. Pemerintah Indonesia diharapkan terus memperkuat kajian komprehensif dalam memilih mitra kerja sama strategis tidak hanya aspek teknis dan keuangan, tetapi juga dampak jangka panjang. Juga hendaknya pemerintah Indonesia menjaga konsistensi pelaksanaan kerja sama internasional agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian internasional.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Bilateral Fakultas Hukum > Umum > Kereta Cepat Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Perjanjian
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	14 Feb 2026 01:48
Last Modified:	14 Feb 2026 01:48
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10458

Actions (login required)

View Item