Khaerunisa, Kamila and Handoyo DP, Sapto and Antoni, Herli (2025) Peranan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Di Indonesia Dalam Penanganan Imigrasi Ilegal Pencari Suaka Rohingya Di Aceh. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Masalah pengungsi merupakan persoalan global yang mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah menjadi dasar hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi, dengan pelaksana utamanya adalah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Namun, hingga kini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi ini, meskipun sering menjadi negara transit bagi pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Kehadiran UNHCR di Indonesia bermula saat permintaan Indonesia untuk membantu para Pengungsi dari perang Vietnam di Pulau Galang. Penelitian ini memiliki 2 fokus permasalahan yaitu (1) Bagaimana peranan United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia dalam menangani imigran ilegal pencari suaka Rohingya di Aceh? (2) Apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi dalam menangani masalah imigran ilegal yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka?. Penelitian ini dikaji menggunakan teori perjanjian internasional dan teori hukum kemanusiaan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung data empiris, dan bersifat deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara. Pengungsi merupakan status yang diberikan oleh UNHCR kepada individu yang sesuai dengan kriteria pengungsi dalam Konvensi 1951. Pengungsi yang belum mendapatkan status dari UNHCR dianggap sebagai imigran pencari suaka baik legal maupun illegal dan tetap harus ditangani oleh UNHCR karena terdapatnya prinsip non-refoulement, yakni larangan pemulangan balik yang mengancam keselamatan individu tersebut. Pemerintah Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan pihak dalam negeri seperti Kementerian terkait maupun berkoordinasi dengan pihak luar negeri seperti lembaga ataupun organisasi internasional untuk menangani pengungsi khususnya rohingya di Aceh yang merupakan isu internasional.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Konvensi 1951 Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Pengungsi Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Suaka Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Imigran Fakultas Hukum > Hukum Internasional > UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 21 Feb 2026 02:18 |
| Last Modified: | 21 Feb 2026 02:18 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10485 |
Actions (login required)
 |
View Item |