Anindita Putri, Arkianti and H. Insani, Isep and Perdana, Angga (2025) Perlindungan Sumber Daya Alam Terhadap Perdagangan Satwa Liar Golongan Appendix I Berdasarkan Perspektif Convention On International Trade Endangered Species Of Wild Flora And Fauna. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) mengklasifikasikan spesies satwa liar ke dalam tiga kategori dalam Article II, yaitu Appendix I, II, dan III. Appendix I mencakup spesies yang sangat terancam punah dan dilarang diperdagangkan kecuali untuk kepentingan non- komersial, dan Apendiks II mencakup spesies-spesies yang tidak selalu dalam bahaya kepunahan tetapi yang mungkin menjadi terancam punah, serta Apendiks III mencakup spesies-spesies yang dipilih oleh masing-masing Negara Pihak dalam CITES untuk dijadikan subjek regulasi dan yang memerlukan kerja sama Pihak lain dalam mengendalikan perdagangan. Namun, meningkatnya kasus perdagangan ilegal satwa liar menandakan bahwa ketentuan CITES maupun peraturan nasional belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan utama, yaitu gambaran umum perdagangan ilegal satwa liar, bagaimana bentuk perlindungan satwa liar menurut CITES, serta permasalahan dan upaya penanggulangan terhadap perdagangan satwa liar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang didukung data empiris, bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan di Bidang KSDA Wilayah I BBKSDA Jawa Barat. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Adapun Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakkan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES dan memiliki regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan peraturan-peraturan pendukung lainnya, masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kasus-kasus perdagangan ilegal satwa liar dan juga bagaimana poachers memburu satwa satwa tersebut dengan berbagai operandi. Adapun Indonesia sebagai negara pihak dalam CITES, pelaporan perdagangan ilegal (annual illegal trade report), dan pelaksanaan kebijakan pengawasan merupakan implementasi dari perlindungan hukum dalam ranah internasional dan nasional.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Perdagangan Ilegal Fakultas Hukum > Umum > Satwa Liar |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 25 Feb 2026 01:58 |
| Last Modified: | 25 Feb 2026 01:58 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10516 |
Actions (login required)
 |
View Item |