Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Dalam Penerbitan Duplikat Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Di Kabupaten Sukabumi

Wirdaniati, Wida and H. Insani, Isep and Susilawati K., Tuti (2025) Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Dalam Penerbitan Duplikat Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Di Kabupaten Sukabumi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam penerbitan duplikat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang hilang di Kabupaten Sukabumi. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) bagaimana kewenangan BPN dalam penerbitan duplikat sertifikat menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan (2) bagaimana pelaksanaan serta hambatan yang dihadapi dalam proses penerbitan duplikat sertifikat di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang- undangan dan studi lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPN dalam penerbitan duplikat sertifikat merupakan kewenangan atribusi yang bersifat imperatif, sebagaimana diatur dalam UUPA Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta praktik mafia tanah. Hambatan- hambatan ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein), sehingga mengurangi efektivitas sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan BPN tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kualitas prosedur, integritas aparatur, dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi data pertanahan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pengawasan terhadap praktik penyimpangan dalam proses penerbitan duplikat sertifikat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Duplikasi/Duplikat
Fakultas Hukum > Umum > Tanah/Pertanahan
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited: 02 Mar 2026 01:30
Last Modified: 02 Mar 2026 01:30
URI: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10535

Actions (login required)

View Item View Item