Raymond Siagian, David and Darmawan, Iwan and Suhermanto, Suhermanto (2024) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Dengan Sengaja Menjanjikan Materi Kepada Peserta Pemilu Legislatif Di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Pada saat ini, Pemilu telah ternoda dimana banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kecurangan dalam Pemilu, maka perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu terkait tindak pidana Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi kepada peserta Pemilu legislatif pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi kepada peserta Pemilu legislatif di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan bagaimana upaya jalan keluarnya? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif analistis dengan pendekatan teori dan peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi kepada peserta Pemilu legislatif di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan upaya jalan keluarnya, meliputi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, upaya jalan keluarnya adalah Hakim harus menyadari bahwa dalam menjatuhkan pidana diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan;. masalah independensi Hakim dan rasa keadilan masyarakat, upaya jalan keluarnya adalah Hakim harus memahami bahwa seorang Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat; kendala lainnya dapat berasal dari masyarakat dan penegak hukum. Sebagai upaya penyelesaaian terhadap kendala yang berasal dari masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat terutama oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu. Upaya penyelesaian terhadap kendala yang berasal dari penegak hukum dapat dilakukan dengan menambah sumber daya yang memadai kepada aparat penegak hukum, termasuk penambahan personel, pelatihan, dan anggaran yang cukup. Selain itu dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi aparat penegak hukum yang berhasil menangani dan menyelesaikan kasus.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Suap Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemilu (Pemilihan Umum) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 01:46 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 01:46 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10627 |
Actions (login required)
 |
View Item |