Faradita Lubis, Rania and K. Milono, Yennie and Susilawati K., Tuti (2025) Analisis Feminist Legal Theory Terhadap Hak Right To Be Forgotten Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Right to Be Forgotten (RtBF) merupakan hak setiap individu untuk menghapus informasi pribadi yang tersimpan di ruang digital apabila dianggap sudah tidak relevan, sensitif, atau merugikan. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, hak ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap privasi serta kehormatan individu. Bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), RtBF menjadi sangat krusial karena keberadaan konten, data, atau informasi pribadi yang disebarkan tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak berulang berupa reviktimisasi, trauma psikologis, serta stigma sosial yang berkepanjangan. RtBF bukan hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga sarana pemulihan martabat dan perlindungan hak asasi manusia korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RtBF bagi korban KSBE melalui perspektif Feminist Legal Theory (FLT). Teori ini dipilih karena menekankan keberpihakan hukum terhadap pengalaman perempuan dan kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam konstruksi hukum arus utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu, disertai dengan wawancara bersama LBH APIK Jakarta, Satgas PPKPT UNPAK, Yayasan Konde Media Perempuan Indonesia, POLRES Musi Banyuasin, serta penyintas KSBE secara langsung untuk memperkaya data analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RtBF di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Regulasi yang ada cenderung bersifat normatif, belum dilengkapi petunjuk teknis yang jelas, serta tidak didukung oleh mekanisme koordinasi antarlembaga yang efektif. Aparat penegak hukum pun masih memiliki keterbatasan dalam sensitivitas gender, sehingga proses pemenuhan RtBF kerap kali menjadi berbelit dan membebani korban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa RtBF belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan substantif korban KSBE. Dalam kerangka FLT, RtBF dipahami sebagai pengakuan atas otoritas perempuan terhadap tubuh, identitas, dan kedaulatan digitalnya. Hak ini seharusnya ditempatkan bukan sekadar sebagai prosedur hukum formal, melainkan juga sebagai mekanisme pemberdayaan yang mampu mengembalikan kendali korban atas data pribadi mereka. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi regulasi yang lebih progresif, pelatihan berbasis gender bagi aparat penegak hukum, serta sinergi antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Teori Hukum Feminis/Feminist Legal Theory Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Kekerasan Seksual |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 00:38 |
| Last Modified: | 13 Apr 2026 00:38 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10641 |
Actions (login required)
 |
View Item |