Brahmana, Rizkita and ul Hosnah, Asmak and Febrianty, Yenny (2025) Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Menurut Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Mikro Dalam Pemidanaan (Studi Kasus Surat Ketetapan Nomor :Print-2611/M.1.14.3/Eoh.2/04/2024). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Dalam pelaksanaan pidana penjara sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dimana dalam penerapan pidana penjara memerlukan biaya yang membebankan negara. Teori ekonomi terhadap hukum digunakan untuk membentuk rumusan mengenai maksimalisasi pemidanaan yang dapat dijabarkan secara lebih spesifik berdasarkan teori efisiensi serta analisis biaya dan manfaat. Keadilan Restoratif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pemidanaan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif adalah tindak pidana penggelapan. Dalam penyelesaian perkara pidana melalui Keadilan Restoratif, kejaksaan berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan menurut prinsip Keadilan Restoratif berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : PRINT- 2611/M.1.14.3/Eoh.2/04/2024 serta efisiensi biaya ditinjau dari perspektif Ekonomi Mikro terhadap penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan menurut prinsip Keadilan Restoratif berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : PRINT- 2611/M.1.14.3/Eoh.2/04/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung oleh data empiris. Penelitian memberikan hasil bahwasanya pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan menurut prinsip Keadilan Restoratif dapat memulihkan keadaan kembali normal seperti semula antara korban dan tersangka. Selain itu, pelaksanaan penghentian penuntutan menurut prinsip Keadilan Restoratif dapat memberikan efisiensi biaya penegakan hukum, pengurangan beban peradilan, serta optimalisasi manfaat sosial dari penyelesaian perkara tindak pidana di luar Pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Restorative Justice (Keadilan Restoratif) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 13 May 2026 01:58 |
| Last Modified: | 13 May 2026 01:58 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10722 |
Actions (login required)
 |
View Item |