Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Prajurit TNI-AD Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Mentaati Perintah Dinas (Studi Kasus: Putusan Nomor232-K/PM.II-08/AD/XI/2024)

Rastika Alam, Nadia and Handoyo DP, Sapto and Lathif, Nazaruddin (2025) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Prajurit TNI-AD Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Mentaati Perintah Dinas (Studi Kasus: Putusan Nomor232-K/PM.II-08/AD/XI/2024). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pelaksanaan tugas militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia menuntut ketaatan mutlak terhadap perintah atasan sebagai bagian dari disiplin militer. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit aktif, salah satunya Kasus Perkara Nomor 232- KPM.II-08/AD/XI/2024 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adigan identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah apa faktor penyebab dan dampak dari tidak ditaatinya perintah dinas?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap prajurit TEAD?, dan apa yang menjadi kendala serta upaya jalan keluar dalam penerapan sanksi pidana tersebut?. Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yang didukung penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan teori dan teknik peitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field c), serta pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil peitian menunjukkan bahwa faktor utama ketidaktaatan berasal dari permasalahan pribadi, lemahnya pengawasan internal dan rendahnya diaran hukum individu prajurit. Sebagai akibatnya, pelaku dikenakan Terdakwa Kopda Asep Sapari telah terbukti melanggar ketentuan Phill 103 ayat (1) KUHPM yang menjamin ketertiban, kedisiplinan, serta an institusi militer. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan memperhatikan karakter militer dan peran terdakwa dalam struktur d. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain miya sistem pelaporan dan kurangnya koordinasi antar satuan. Sebagai jalan keluar terhadap penerapan sanksi ini ialah diwajibkan mingkatkan pengawasan berbasis teknologi maupun mengedepankan intel, serta melakukan pembinaan hukum dan etika militer secara . Penegakan sanksi pidana secara tegas dan proporsional kumpikan mampu menumbuhkan efek jera dan menajga marwah institusi miler di mata publik

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Fakultas Hukum > Umum > Insubordinasi/Ketidakpatuhan/Pembangkangan/Perlawanan
Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Sanksi Pidana
Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited: 25 May 2026 03:28
Last Modified: 25 May 2026 03:28
URI: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10737

Actions (login required)

View Item View Item