Mulyani, Sinta and H. Insani, Isep and Susilawati K., Tuti (2026) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem hukum nasional Indonesia. Instruksi Presiden ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, sejalan dengan Asta Cita kedua dan keenam menuju Indonesia Emas 2045. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimana kedudukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional, dan (2) apa saja kendala dalam pelaksanaannya beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, instruksi ini memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen kebijakan (beleidsregel) yang bersifat beschikking (penetapan). Kewenangan Presiden mengeluarkan instruksi bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sejalan dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Instruksi ini mengikat secara vertikal internal bagi instansi pemerintah yang menjadi alamatnya, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah. Kendala utama dalam pelaksanaan meliputi: (1) kompleksitas regulasi dan birokrasi yang lambat, (2) keterbatasan kapasitas SDM dalam manajemen dan akuntansi koperasi, (3) keterbatasan modal awal meskipun ada dukungan Dana Desa, (4) partisipasi masyarakat yang rendah akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat koperasi, dan (5) tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Upaya penyelesaian yang direkomendasikan mencakup: penyederhanaan birokrasi melalui sistem digital terpadu, penguatan program pelatihan SDM yang sistematis dan berkelanjutan, optimalisasi Dana Desa untuk modal koperasi, sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat, serta pembangunan sistem transparansi dan kemitraan strategis dengan swasta, NGO, dan lembaga keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Instruksi Presiden sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang memadai, pendampingan intensif, dan komitmen kuat dari semua pihak, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Umum > Koperasi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 21 Jul 2026 02:09 |
| Last Modified: | 21 Jul 2026 02:09 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10971 |
Actions (login required)
 |
View Item |