Yolanda Azahra, Serla and Lathif, Nazaruddin and H. Insani, Isep (2026) Kewenangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Alun Alun Kota Bogor Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun- Altun Kota Bogor merupakan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban unum, pemanfaatan ruang publik, serta keberlangsungan ekonomi sektor informal. Keberadaan PKL di area terlarang seperti trotoar dan badan jalan menimbulkan dampak terhadap kemacetan, kebersihan, dan kenyamanan masyarakat, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam melakukan penataan yang tepat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputri kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam penertiban PKL, upata perlindungan hukum erhadap PKL yang terdampak, serta pelaksanaan penertiban berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019. Metode penelitian yang dimakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan wenangannya secara sah melalui mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat dengan melibatkan Satpol PP serta koordinasi lintas instansi melalui tahapan nistratif yang terukur, disertai pendekatan persuasif, relokasi, dan pemberian legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi PKL. Paksanaan penertiban tersebut juga telah sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 yang didukung Perda Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan W Kota Nomor 11 Tahun 2023, meskipun masih menghadapi kendala berupa dahnya kesadaran hukum pedagang, kebiasaan masyarakat, dan atasan sumber daya aparatur. Oleh karena itu, disarankan peningkatan kasi dan literasi hukum secara berkelanjuta, optimalisasi kawasan relokasi penguatan infrastruktur dan strategi ekonomi, serta penambahan dan ngkatan kualitas personel Satpol PP yang didukung dengan teknologi wasan berbasis digital seperti CCTV agar penertiban dapat berjalan berkelanjutan, dan berkeadilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Umum > PKL (Pedagang Kaki Lima) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemda (Pemerintahan Daerah) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 20 Jul 2026 06:13 |
| Last Modified: | 20 Jul 2026 06:13 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11034 |
Actions (login required)
 |
View Item |